Clinton berharap Indonesia mampu melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Legawa, menyinggung sejumlah hal seperti penyelesaian persoalan Laut Cina Selatan dan perlindungan kelompok minoritas di Indonesia.
Clinton dalam kesempatan kunjungannya kali ini juga menegaskan posisi AS terhadap Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.
Seusai pertemuan keduanya, Hillary dalam konprensi pers bersama yang dihadiri puluhan wartawan di Jakarta mengatakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
"Dunia melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terdepan di kawasan ini dan juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang ikut mempromosikan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia," kata Nyonya Clinton.
"Kita berdua sepakat bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas atas dasar apapun baik atas dasar agama, sektarian atau etnisitas."
"Seharusnya sebagai negara demokrasi perlu mempromosikan kebebasan dan toleransi kepada semua kelompok."
Clinton memastikan AS akan berupaya mendorong kerja sama kedua negara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dan toleransi di Indonesia.
Sebelumnya organisasi penggiat hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) meminta Clinton untuk membicarakan perlakuan terhadap kelompok agama minoritas dan tahanan politik dengan pemerintah Indonesia.
"Menteri Clinton harus menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kongkrit untuk membahas meningkatnya intoleransi beragama," kata John Sifton, direktur advokasi Asia.
"Indonesia harus menyadari bahwa hukum dan kebijakan opresif terhadap minoritas beragama menyulut kekerasan dan diskriminasi."
HRW menilai Indonesia gagal mengatasi meningkatnya kekerasan berupa penyerangan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras di Jawa dan Sumatera terhadap minoritas, termasuk Ahmadiyah, Kristen dan Syiah.
Organisasi itu menyebut serangan terhadap komunitas Syiah di Madura dua pekan lalu sebagai salah satu contoh.
Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dalam pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Legawa, menyinggung sejumlah hal seperti penyelesaian persoalan Laut Cina Selatan dan perlindungan kelompok minoritas di Indonesia.
Clinton dalam kesempatan kunjungannya kali ini juga menegaskan posisi AS terhadap Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua.
Seusai pertemuan keduanya, Hillary dalam konprensi pers bersama yang dihadiri puluhan wartawan di Jakarta mengatakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.
"Dunia melihat Indonesia sebagai negara demokrasi terdepan di kawasan ini dan juga negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang ikut mempromosikan demokrasi dan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia," kata Nyonya Clinton.
"Kita berdua sepakat bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas atas dasar apapun baik atas dasar agama, sektarian atau etnisitas."
"Seharusnya sebagai negara demokrasi perlu mempromosikan kebebasan dan toleransi kepada semua kelompok."
Clinton memastikan AS akan berupaya mendorong kerja sama kedua negara untuk mewujudkan kehidupan demokrasi dan toleransi di Indonesia.
Sebelumnya organisasi penggiat hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) meminta Clinton untuk membicarakan perlakuan terhadap kelompok agama minoritas dan tahanan politik dengan pemerintah Indonesia.
"Menteri Clinton harus menekan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kongkrit untuk membahas meningkatnya intoleransi beragama," kata John Sifton, direktur advokasi Asia.
"Indonesia harus menyadari bahwa hukum dan kebijakan opresif terhadap minoritas beragama menyulut kekerasan dan diskriminasi."
HRW menilai Indonesia gagal mengatasi meningkatnya kekerasan berupa penyerangan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras di Jawa dan Sumatera terhadap minoritas, termasuk Ahmadiyah, Kristen dan Syiah.
Organisasi itu menyebut serangan terhadap komunitas Syiah di Madura dua pekan lalu sebagai salah satu contoh.
Penyelesaian Papua
Hillary Clinton dalam pernyataannya juga mengatakan AS mendukung upaya penyelesaian damai terhadap persoalan yang terjadi di Papua.
Menurutnya upaya dialog dalam penyelesaian yang terjadi di wilayah itu perlu dikedepankan oleh pemerintah Indonesia.
"Kami percaya adanya dialog yang dilakukan oleh wakil warga Papua dan juga pemerintah Indonesia akan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian warga di wilayah itu," kata Clinton.
"Harus ada konsultasi terbuka dengan warga Papua dan juga kami menentang adanya kekerasan apapun di Papua."
"Semua kasus kekerasan harus diselesaikan lewat mekanisme hukum yang ada serta penyelidikan yang terbuka."
Dia juga menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan wilayah Indonesia saat ini.
"Kami mendukung kesatuan wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat di dalamnya."
Clinton memastikan AS akan menjadi negara yang ikut mendukung terjaganya keamanan wilayah Indonesia, dia mengatakan hal itu terkait pertanyaan soal rencana penjualan pesawat F16 dari negara itu untuk kebutuhan militer Indonesia.
Sebelumnya upaya Indonesia dalam menagani kasus kekerasan Papua sempat mendapat kritikan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
Mereka mengkritik prosedur penembakan sejumlah tokoh Organiasasi Papua Merdeka oleh polisi yang dituding terkait kasus kekerasan di wilayah itu.
Menurutnya upaya dialog dalam penyelesaian yang terjadi di wilayah itu perlu dikedepankan oleh pemerintah Indonesia.
"Kami percaya adanya dialog yang dilakukan oleh wakil warga Papua dan juga pemerintah Indonesia akan sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian warga di wilayah itu," kata Clinton.
"Harus ada konsultasi terbuka dengan warga Papua dan juga kami menentang adanya kekerasan apapun di Papua."
"Semua kasus kekerasan harus diselesaikan lewat mekanisme hukum yang ada serta penyelidikan yang terbuka."
Dia juga menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan wilayah Indonesia saat ini.
"Kami mendukung kesatuan wilayah Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat di dalamnya."
Clinton memastikan AS akan menjadi negara yang ikut mendukung terjaganya keamanan wilayah Indonesia, dia mengatakan hal itu terkait pertanyaan soal rencana penjualan pesawat F16 dari negara itu untuk kebutuhan militer Indonesia.
Sebelumnya upaya Indonesia dalam menagani kasus kekerasan Papua sempat mendapat kritikan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
Mereka mengkritik prosedur penembakan sejumlah tokoh Organiasasi Papua Merdeka oleh polisi yang dituding terkait kasus kekerasan di wilayah itu.
Sumber : bbcindonesia
0 Response to "AS dukung perlindungan minoritas di Indonesia"
Post a Comment